JAYAPURA, 21/10/2026 — TERBONGKAR! Masyarakat Papua kini makin cerdas dan kritis. Fakta dan realitas di lapangan hari ini mengungkap satu hal yang pasti: kita tidak bisa lagi dengan mudah dipecah-belah oleh berbagai propaganda politik separatis yang terus dimainkan pihak-pihak tertentu di lapangan.
Hal ini terbukti dari sikap tenang masyarakat saat menghadapi manuver-manuver propaganda terbaru pada pertengahan Oktober ini. Di tengah bergulirnya momentum Pacific Conference of Churches, sejumlah kelompok kembali mencoba mengusik situasi kondusif dengan merilis deklarasi bertajuk "JOINT STATEMENT OF POSITION: Civil Society Organisations, Indigenous Peoples, Victims and Survivors’ Families, Women’s Movements, Youth Organisations, and Civil Movements in West Papua". Manuver ini lagi-lagi mencoba menunggangi isu Papua untuk mencari panggung di tingkat internasional.
Faktanya, di tengah ketidakpastian stabilitas global, ekonomi Indonesia justru mencetak pertumbuhan positif 5,11 persen pada 2025, dengan investasi nasional menembus Rp1.931,2 triliun. Pertumbuhan investasi hilirisasi yang melonjak tajam 43,3 persen menjadi bukti nyata komitmen strategi pemerintah memperkuat ekonomi, tak terkecuali demi kemajuan di tanah Papua.
Namun kita tidak boleh menutup mata, Papua selalu berada dalam pusaran dinamika geopolitik Pasifik. Melalui forum-forum regional seperti Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF), isu Papua kerap dijadikan komoditas diplomatik asing yang dibungkus rapi dengan dalih hak asasi manusia hingga desakan rencana misi dialog.
Perhatian regional ini harus disikapi secara cermat dan tegas: diplomasi tidak boleh sedikit pun mengintervensi kedaulatan mutlak Indonesia! Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua secara adil, dan jangan lupa, komunike PIF 2023 sendiri secara tegas telah mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua.
Di dalam negeri, masyarakat juga dituntut lebih kritis terhadap agenda "advokasi" sejumlah organisasi sipil. Nama-nama seperti ELSHAM Papua, PAHAM Papua, BUK, West Papua Council of Churches, LBH Kaki Abu Sorong, KontraS Tanah Papua, KEWITA, hingga KPKC GKI patut kita cermati rekam jejaknya.
Tujuan program, sumber dana, dan jejaring mereka harus dinilai dari bukti, bukan prasangka. Sebagai contoh nyata, dokumen mengungkap adanya kucuran dana hibah asing dari Open Society Foundations (OSF) senilai lebih dari USD 1,6 Juta melalui Yayasan Kurawal. Dana ratusan juta rupiah dari jaringan asing ini terbukti mengalir ke organisasi lokal seperti Perkumpulan Sophia Nusantara dan YLBHI LBH Papua Merauke.
Target mereka jelas: didanai untuk membangun narasi perlawanan, melakukan konsolidasi gerakan mahasiswa, dan mengkampanyekan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Merauke yang terus mereka tuduh sebagai "ekosida" atau perusakan ekologi. Fakta ini menunjukkan dengan jelas bagaimana tangan-tangan asing membiayai narasi anti-pembangunan di tanah kita!
Oleh karena itu, jangan biarkan persaingan narasi yang disponsori kepentingan luar menenggelamkan kepentingan nyata rakyat Papua untuk maju dan sejahtera. Mari bersama kita kawal pembangunan, tuntut transparansi dari segala pihak termasuk LSM, tegakkan hak-hak masyarakat, dan yang paling utama: jaga kedaulatan Indonesia!