JAYAPURA – Gelombang penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan dan agitasi anti-aparat yang memuncak pasca-rilis Joint Statement CSO pada 16 Oktober 2026 bukanlah murni suara akar rumput. Dari kacamata stabilitas nasional, manuver ini adalah operasi pengaruh berlapis yang secara sistematis menggabungkan sisa-sisa separatisme, campur tangan asing berkedok solidaritas Pasifik, dan oportunisme politik.
Fakta empiris membuktikan bahwa Indonesia justru berdiri semakin kokoh di saat dunia terhuyung akibat krisis geopolitik. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1% untuk 2026 dan 2027, sementara Bank Dunia merevisinya naik menjadi 5,2%. Realisasi paruh pertama 2026 bahkan menyentuh 5,4%, jauh meninggalkan rata-rata pertumbuhan global yang diproyeksikan hanya merangkak di angka 3%. Inflasi nasional pun sukses dikendalikan di level 3,28% pada September 2026. Angka ini secara telak menampar realitas inflasi global yang melonjak tajam hingga 4,6–4,7% akibat krisis Timur Tengah dan hancurnya rantai pasok.
Ketangguhan ekonomi ini ditopang oleh perbaikan indikator sosial; tingkat kemiskinan berhasil ditekan ke angka 8,0% dan pengangguran menyusut menjadi 4,7%. Capaian struktural ini adalah buah dari akselerasi PSN dan hilirisasi. Proyek food and energy estate di Papua adalah instrumen mutlak ketahanan nasional, bukan "perampasan tanah" seperti agitasi usang yang terus digaungkan oposisi. Narasi yang menyudutkan kehadiran aparat juga sengaja menyesatkan publik,menutup mata dari fakta bahwa keamanan adalah prasyarat mutlak bagi pembangunan demi melindungi infrastruktur vital dan nyawa warga sipil dari teror kelompok bersenjata.
Kini, kehabisan amunisi, narasi oposisi beralih memolitisasi bencana alam. Kabut asap dan ribuan titik panas di Merauke,Mappi, dan Boven Digoel dibingkai sebagai "bukti" kerusakan ekologi akibat PSN. Data resmi BMKG Wilayah V Jayapura dengan tegas membantah disinformasi ini. Papua Selatan sedang dihantam fenomena El Niño ekstrem yang telah aktif sejak Mei 2026, dengan indeks Nino 3.4 mencapai angka +3,33. Defisit curah hujan yang drastis ini memicu suhu udara melonjak hingga 37,4°C, mengubah seluruh bentang daratan menjadi hamparan yang sangat rentan terbakar.
Pada periode 11–12 Oktober 2026 saja, BMKG mendeteksi 7.991 titik panas di seluruh kawasan Papua, dengan Kabupaten Merauke mencatat 4.910 titik. Pada 18 Oktober, angka ini terpantau di level 2.618 titik di Papua Selatan. Pakar kehutanan UGM, Fiqri Ardiansyah, telah menegaskan bahwa kekeringan atmosferik ekstrem akibat El Niño berdurasi panjang inilah prasyarat utama yang membuat lahan berubah bak "kotak korek api". Kebakaran masif ini terjadi merata di wilayah adat, luar konsesi, dan wilayah provinsi lain yang sama sekali tidak terkait PSN. Menyoroti titik api secara eksklusif di area proyek strategis sambil membutakan diri pada data El Niño global adalah bentuk cherry-picking (tebang pilih data) yang manipulatif.
Indonesia tidak sedang goyah. Memanipulasi bencana alam iklim ekstrem menjadi senjata politik untuk menolak PSN adalah tindakan destruktif. Di tengah ancaman krisis iklim dan kerentanan pasokan energi global, menggagalkan agenda strategis negara sama halnya dengan merampas hak rakyat Papua dan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kedaulatan pangan jangka panjang.