Rangkaian kejadian tragis yang dilakukan oleh TPNPB OPM menjelang hingga pasca 1 Juli 2026, yang berujung pada penembakan pilot Amerika Nicholas F. Goselin serta pembakaran pesawat misi kemanusiaan PT AMA di Yahukimo, yang terjadi hampir bersamaan dengan tewasnya ibu hamil Melkiana Duwitau di Kampung Wandoga, serta kematian gembala Elianus Agimbau dan Okto Tigau di Intan Jaya oleh kelompok separatis bersenjata TPNPB, memuncak menjadi krisis kemanusiaan akut di kedua wilayah adat tersebut. Aksi demonstrasi ini diawali pada tanggal 3 Juli 2026 dengan Kehadiran Frits Ramandey (Perwakilan Komnas HAM) di lapangan seketika memicu gelombang demonstrasi awal dari aliansi masyarakat, pelajar, dan mahasiswa di Sugapa, Intan Jaya, yang bergerak serentak mengusung “Darurat Militer dan kemanusiaan” dan menuduh aparat keamanan melakukan pelanggaran HAM.
Tidak lebih dari 1 x 24 jam TPNPB Kodap XVI Yahukimo secara terbuka mengaku bertanggung jawab atas penembakan pilot Amerika Nicholas F. Goselin dan pembakaran pesawat misi kemanusiaan AMA di Yahukimo pada 2 Juli 2026, disusul pernyataan juru bicara TPNPB yang mengklaim ptindakan tersebut dilakukan karena melanggar ultimatum mereka agar tidak memasuki wilayah perang, padahal tujuh penumpang selamat merupakan warga Papua asli dan pesawat tersebut membawa logistik kemanusiaan ke daerah terpencil.
Ironisnya, muncul Pendeta Dr. A.G. Socratez Yoman menyatakan bahwa seluruh konflik di Papua “diciptakan dan dirawat” oleh Jakarta, bahkan secara serampangan menyatakan bahwa telah terjadi sebanyak 8 kasus serupa yang tidak jelas investigasi dan penyelesaiannya. Ia justru mengabaikan fakta bahwa kelompok bersenjata sendiri yang secara terbuka mengaku melakukan serangan-serangan tersebut.
Faktanya, hasil investigasi mendalam terhadap delapan kasus serangan terhadap pilot, guru, aktivis, dan warga sipil secara konsisten dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM. Pada 31 Agustus 2002, guru sekolah Freeport Rick Spier dan Edwin Burgon ditembak di Timika; pelaku Anthonius Wamang ditangkap melalui kerja sama Polri dan FBI serta divonis seumur hidup. Pada 29 Mei 2012, warga Jerman Pieper Dietmar Helmut tewas di Pantai Base G, Jayapura dilakukan oleh kelompok bersenjata. Pada 30 Maret 2020, karyawan Freeport asal Selandia Baru Graeme Thomas Wall ditembak di Kuala Kencana, Mimika oleh kelompok di bawah komando Joni Botak. Pada 6 Januari 2021, pilot misi MAF Alex Luferched tewas setelah pesawatnya dibakar di Pagamba, Intan Jaya oleh kelompok pimpinan Sabinus Waker. Pada 29 Agustus 2023, aktivis kemanusiaan Michelle Kurisi Doga ditembak di Kimbim, Jayawijaya; juru bicara TPNPB KODAP III Ndugama mengaku bertanggung jawab. Pada 5 Agustus 2024, pilot Selandia Baru Glen Malcolm Conning tewas saat helikopternya diserang di Alama, Mimika oleh TPNPB Wilayah Nduga. Pada 11 Februari 2026, pilot Egon Irawan dan co-pilot Baskoro Adi Anggoro dieksekusi di Boven Digoel oleh TPNPB Yahukimo kelompok El Qobak. Puncaknya terjadi pada 2 Juli 2026 ketika pilot Amerika Nicholas F. Goselin ditembak dan pesawat AMA dibakar di Sobaham, Yahukimo, yang secara resmi diakui oleh juru bicara TPNPB Sebby Sambom dan pimpinan KODAP 16 Egianus Kogoya.
Pola mengabaikan fakta juga terlihat dalam pernyataan Anggota DPR Papua Tengah Thobias Bagubau yang mendesak Presiden Prabowo menarik pasukan dari Intan Jaya. Ia menuduh aparat membahayakan warga sipil, termasuk ibu hamil dan anak-anak, serta menyerukan investigasi independen oleh gereja, akses media internasional, dan pelibatan PBB. Pernyataan ini muncul hanya beberapa hari setelah TPNPB secara terbuka mengaku menembak pilot kemanusiaan. Alih-alih mengutuk kekerasan yang sudah diakui pelaku sendiri, fokus justru dialihkan pada tuntutan penarikan aparat.
Masih dalam rangkaian waktu yang sama, tersebar propaganda yang diklaim sebagai rekaman suara Ibu Anike Bahabol dan Kepala Dinas Kesehatan Aser Sobolim. Hal ini sudah diklarifikasi resmi oleh kedua yang bersangkutan dan menyatakan tidak ada keterlibatan TNI/Polri di RSUD Dekai serta tidak ada hubungan antara kematian pilot dengan pelayanan medis. Itupun juga diabaikan bahkan dimanfaatkan untuk memutus rantai tanggung jawab kelompok bersenjata.
Bahkan yang lebih memprihatinkan, peristiwa Biak Berdarah kerap dibesar-besarkan dan terus diangkat dalam berbagai narasi politik untuk memperkuat opini tentang adanya penindasan sistematis di Papua, membangun sentimen anti-pemerintah, serta memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat internasional terhadap agenda politik tertentu. Penggunaan peristiwa sejarah secara berulang tanpa menghadirkan konteks yang utuh terus memperdalam polarisasi dan mengaburkan upaya penyelesaian yang telah dilakukan.
Di lain sisi, ketegangan internal dalam gerakan bersenjata pun memperlihatkan keretakan yang jarang dibahas. Pasca penyerahan pilot Philip Mark Mehrtens oleh faksi Egianus Kogoya, juru bicara TPNPB Sebby Sambom menuduh faksi tersebut menerima suap dan mengkhianati perjuangan. Konferensi pers KNPB pada 7 Juli 2026 yang menuduh adanya “darurat militer” tampak jelas sebagai upaya pesimis menutupi inkonsistensi seluruh gerakan bersenjata. Konferensi ini diselenggarakan hanya lima hari setelah TPNPB Yahukimo mengaku menembak pilot Goselin. Klaim tersebut jelas tidak sesuai dengan Perpu No. 23 Tahun 1959 karena pemerintahan sipil dari gubernur hingga bupati tetap berjalan normal.
Seolah saling memperkuat pengabaian fakta, respon semua pihak tersebut kompak menuduh aparat keamanan melakukan pelanggaran HAM. Kondisi ini sangat menggelitik logika, ketika aparat keamanan melakukan operasi, tuduhan pelanggaran HAM dan “darurat militer” langsung mengalir deras. Namun ketika pilot kemanusiaan ditembak, pesawat misi dibakar, atau ibu hamil Melkiana Dwitau menjadi korban tembakan TPNPB, suara yang sama menghilang atau justru menuduh korban sebagai “pengkondisian” aparat.
Padahal Pemerintah Daerah setempat resmi menyatakan bahwa rangkaian peristiwa kekerasan bersenjata tersebut dllakukan oleh TPNPB dan tegas menolak serta menuntut kelompok bersenjata ini keluar dari wilayah yang dipimpinnya. Namun tetap saja demonstrasi yang muncul lebih banyak menuntut penarikan aparat ketimbang mengutuk serangan terhadap warga sipil tak bersenjata.
Dari keseluruhan konteks ini, sesungguhnya sudah tergambar jelas di depan mata, posisi sebagian legislator, KNPB, aktivis, mahasiswa, pegiat HAM, tokoh agama dan tokoh adat secara konsisten mengkritik kehadiran aparat namun jarang mengutuk serangan bersenjata separatis TPNPB terhadap pekerja kemanusiaan, warga sipil, infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia dieksploitasi dan dipaksakan untuk menafikkan fakta pembangunan. Ketika pengakuan pelaku sendiri diabaikan demi mempertahankan narasi tunggal, yang paling dirugikan justru masyarakat Papua sendiri.
Di tengah masifnya propaganda OPM dan jaringan terafiliasinya, Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto pada 3 Juli 2026 dengan tegas mendesak seluruh anggota TPNPB-OPM menghentikan aksi kekerasan, meninggalkan hutan, meletakkan senjata, dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. TNI akan mengambil tindakan tegas sesuai Rules of Engagement jika peringatan ini tidak diindahkan.