Sungguh ironis rasanya ketika di tengah derasnya arus disinformasi, kita justru menemukan narasi menyesatkan yang lahir dari tangan seseorang yang seharusnya menjadi lentera kebenaran bagi masyarakat. Akun Tiktok @hanswanma yang menyebarkan framing sepihak terkait diplomasi Indonesia di PBB tersebut nyatanya dikelola oleh sosok jurnalis bernama GUSTAVO R. WANMA — Pria kelahiran Fakfak, 11 September 1989, yang bahkan tercatat menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pendataan Media Online PWI Papua Barat. Dengan latar belakang organisasi pers yang mengusung semangat "Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat", ia seharusnya memikul tanggung jawab moral untuk menjernihkan ruang informasi publik, bukan malah memperkeruhnya dengan teknik manipulasi visual.
Mari kita bedah bagaimana narasi ini secara halus dibelokkan. Sang pengunggah dengan sengaja menempelkan naskah tuntutan keras dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke atas foto resmi jabat tangan kenegaraan antara Presiden Prabowo dan Sekjen PBB. Teknik ini jelas dirancang untuk menciptakan ilusi psikologis bagi publik awam, seolah-olah PBB sendirilah yang sedang menekan dan mendesak Presiden. Padahal, foto itu adalah simbol diplomasi koperatif yang positif, dan teks di sampingnya murni merupakan rilis dari pihak ketiga yang mencoba menunggangi momentum Sidang Majelis Umum PBB.
Narasi tersebut kemudian menggiring opini bahwa delegasi Indonesia berusaha "membungkam fakta" hanya karena menolak tuntutan dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Di sinilah konteks geopolitik sengaja dihilangkan. Sikap tegas delegasi kita adalah bentuk penggunaan Hak Jawab (Right of Reply) yang sangat berdasar dalam etika diplomasi internasional. Menolak campur tangan pihak asing dalam urusan dalam negeri adalah langkah penegakan kedaulatan, bukan upaya pembungkaman. Kita tidak bisa membiarkan isu domestik dipolitisasi sebagai panggung bagi negara lain yang memiliki agenda kepentingannya sendiri.
Lebih jauh lagi, kutipan dari Menteri HAM RI sengaja dipelintir maknanya untuk melegitimasi intervensi asing. Jika dibaca secara utuh dan jernih, sang menteri justru menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara komprehensif melalui dialog yang melibatkan elemen nasional seutuhnya—mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga tokoh-tokoh masyarakat kita sendiri. Sama sekali tidak ada pernyataan yang mengamini atau mengundang dewan internasional untuk mengambil alih urusan rumah tangga bangsa ini.
Fenomena ini menjadi pelajaran berharga sekaligus teguran keras bagi kita semua. Ketika seorang pewarta yang seharusnya menjadi penjaga gawang kebenaran justru memilih jalur sensasionalisme yang mengaburkan batas antara fakta diplomatik dan opini kelompok tertentu, kita sebagai pembaca harus menjadi benteng pertahanan terakhir. Mari lebih kritis mencerna setiap informasi. Mari dukung terus pendekatan pembangunan, keamanan, dan penyelesaian masalah di Tanah Papua secara berdaulat, tanpa perlu disetir oleh disinformasi yang sengaja dirancang untuk memecah belah bangsa.