Gerakan pro-referendum yang dikomandoi oleh Komite Nasional Papua Barat
(KNPB) di berbagai wilayah—mulai dari Timika, Manokwari, Nabire, hingga
jaringan perantauan di Makassar—bukan lagi sekadr aksi mimbar bebas biasa. Di
balik strategi administratif yang rapi dan bungkus "aksi damai",
mereka adalah sel terorganisir yang bertindak sebagai antek sekaligus
mata-mata bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) OPM.
Mereka menggunakan kedok legalitas, dokumen kependudukan resmi Republik
Indonesia, serta status mahasiswa untuk mengamankan pergerakan logistik,
menyuplai data intelijen perkotaan, dan memetakan situasi demi menyokong aksi
teror bersenjata OPM di pedalaman.
Berikut adalah rincian profil para operator lapangan dan pengendali
utama jaringan yang wajib diwaspadai secara ketat oleh masyarakat:
1. Cabang Timika: Yanto Awerkion (Ketua KNPB Timika)
•
Identitas Resmi: Memiliki NIK:
9109012201900006, lahir di Biak, 22 Januari 1990, dan beralamat di Belakang
Kehutanan Lama, Koperapoka, Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
•
Peran & Kedok: Berstatus belum bekerja dalam
data sipil NKRI, Yanto bergerak lincah di wilayah strategis Mimika Baru. Di
daerah yang dekat dengan objek vital nasional ini, ia bertindak sebagai
operator yang memobilisasi massa akar rumput. Posisi geografisnya menjadikan
dirinya sebagai mata-mata perkotaan yang krusial bagi pergerakan logistik
separatis.
2. Cabang Manokwari: Edison Iyai (Jubir & Ketua KNPB Mnukwar)
•
Identitas Resmi: Terdaftar dengan NIK:
9126010605020002, kelahiran Pugi, 27 Juli 2001. Alamat tertera di Kimupugi,
Kecamatan Kamu, Kabupaten Dogiyai.
•
Peran & Kedok: Memanfaatkan statusnya sebagai
pelajar/mahasiswa untuk bergerak di ibu kota provinsi, Manokwari. Edison adalah
pencipta citra "wajah moderat" gerakan. Ia dengan sengaja melarang
pengibaran Bendera Bintang Kejora agar aksinya tidak dibubarkan aparat. Ini
adalah kamuflase licik untuk menutupi agenda spionase politiknya guna menarik
simpati massa yang ragu-ragu.
3. Cabang Nabire: Kris Mote (Ketua KNPB Nabire)
•
Identitas Resmi: Memegang NIK:
9108200211990001, lahir di Keniapa, 2 November 1999, berdomisili di
Keniapa, Kecamatan Yatamo, Kabupaten Paniai.
•
Peran & Kedok: Terdaftar resmi
sebagai petani/pekebun. Kris Mote mengomandoi basis Nabire dengan taktik
formal, seperti mengirimkan surat pemberitahuan resmi ke kepolisian sebelum
menggelar aksi. Langkah ini dirancang untuk menciptakan tameng hukum,
meminimalkan risiko pembubaran, sekaligus mengamankan jalur Nabire sebagai
wilayah transisi logistik penting menuju pedalaman Papua.
4. Jaringan Makassar: Andarias
Sondegau (Operator Konsulat KNPB)
•
Identitas Resmi: Memiliki NIK:
9127011002020009, lahir di Yokatapa, 10 Februari 2002. Berasal dari
Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
•
Peran & Kedok: Tercatat aktif sebagai mahasiswa
Sarjana Ekonomi Pembangunan di Universitas Negeri Makassar (NIM:
220906504001). Andarias adalah antek intelektual yang sangat
berbahaya karena beroperasi di luar Papua. Ia memanfaatkan mimbar akademik dan
organisasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) untuk menyebarkan propaganda anti-NKRI
serta menggalang dukungan finansial di perantauan demi menyokong gerakan OPM.
5. Pengendali Pusat: Agus Kossay & Warpo Sampari Wetipo
•
Agus Kossay (Ketua Umum): Memegang NIK:
9103011906869001, lahir di Sombule, 19 Juni 1986, beralamat di Belakang
Pasar Baru Sentani, Jayapura. Mengendalikan seluruh instruksi organisasi
menggunakan nomor komunikasi khusus.
•
Warpo Sampari Wetipo (Senior
Leader): Lahir 1 Agustus 1984, bertempat tinggal di Sentani. Ia merupakan mantan
mahasiswa Fakultas Teknik Mesin Universitas Cendrawasih (UNCEN) angkatan 2006.
•
Peran & Kedok: Keduanya merupakan sutradara
utama di balik layar. Mereka mengoordinasikan sel-sel daerah menggunakan
komunikasi terenkripsi agar terhindar dari endusan intelijen negara. Mereka
merancang skenario "Papua Darurat Militer" untuk mendramatisasi isu
pelanggaran HAM di ruang digital internasional.
Logika Perlawanan yang Runtuh
Total
Masyarakat harus melihat ironi terbesar dari kelompok
ini: seluruh tokoh kunci di atas mengklaim menolak kedaulatan Indonesia dan
menyebutnya sebagai "kolonial". Namun, dari data kependudukan resmi,
kepemilikan KTP, pemanfaatan fasilitas pendidikan tinggi negeri, hingga
penggunaan jaringan operator seluler (seperti Telkomsel yang digunakan Agus
Kossay), mereka hidup dan bergantung sepenuhnya pada fasilitas negara
Indonesia.
Masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah, Papua
Barat Daya, hingga kota-kota studi di luar Papua diimbau untuk tetap waspada
dan memantau ketat setiap jengkal sepak terjang para aktor KNPB ini. Kedok
"aksi damai" dan "hak asasi" yang mereka suarakan hanyalah
alat kamuflase siber dan agitasi publik. Pada faktanya, mereka adalah mata dan
telinga dari kelompok kriminal bersenjata yang terus merongrong stabilitas
keamanan masyarakat Papua.