Klaim Berjuang untuk Rakyat Dipertanyakan, Warga Sipil Justru Diancam KKB OPM

Rekaman yang disebut terjadi pada Jumat, 11 September 2026, sekitar pukul 16.00 WIT di Kampung Upaga, Distrik Gome Utara, memperlihatkan seorang warga sipil mendapat intimidasi dan ancaman setelah dituduh sebagai mata-mata hanya karena pernah menerima tumpangan dari aparat keamanan. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat ketakutan dan menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan aparat maupun aktivitas intelijen, namun tetap mendapat ancaman kekerasan. Peristiwa ini kembali menyoroti kerentanan masyarakat sipil di wilayah konflik serta pentingnya penyelidikan independen untuk memastikan fakta dan memberikan perlindungan terhadap warga.

Klaim Berjuang untuk Rakyat Dipertanyakan, Warga Sipil Justru Diancam KKB OPM
Ilaga, Kab. Puncak โ€“ Sebuah rekaman video penyiksaan terhadap warga sipil tak berdosa kembali mengungkap sisi kelam krisis kemanusiaan di tanah Papua. Berdasarkan penelusuran digital dan verifikasi mendalam terhadap rekaman visual yang diterima redaksi, terungkap peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, 11 September 2026, pukul 16.00 WIT, di wilayah Kampung Upaga, Distrik Gome Utara, Kabupaten Puncak. Aksi kekerasan dan pengancaman ini dilakukan oleh KKB OPM Pimpinan Buaya Waker terhadap masyarakat lokal.

Pendalaman visual terungkap fakta miris: seorang warga biasa menjadi korban arogansi, intimidasi, dan ancaman pembunuhan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) OPM.

Alasan penyiksaan tersebut dinilai sangat tidak masuk akal. Korban dituduh sebagai intelijen atau mata-mata hanya karena ia tidak sengaja mendapatkan tumpangan dari mobil aparat keamanan saat sedang menanti kendaraan umum di pinggir jalan untuk pulang ke kampung halamannya.

Insiden ini kembali meruntuhkan narasi KKB yang kerap mengklaim pergerakan mereka murni "berjuang untuk rakyat". Nyatanya, masyarakat kecil yang rentan justru kerap menjadi martir akibat paranoia buta kelompok bersenjata tersebut. Tindakan ini secara langsung menciptakan teror yang merusak tatanan sosial dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat sipil di wilayah konflik.

Tuduhan Tak Berdasar dan Ancaman Nyawa

Ketimpangan relasi antara pelaku bersenjata dan korban yang tak berdaya terekam jelas. Dari hasil terjemahan percakapan dalam video tersebut, kepolosan korban diinjak-injak oleh interogasi sepihak yang penuh ancaman.

Pelaku dengan nada mengintimidasi mendesak korban: _โ€œPace ko bicara yang jelas... kamu ini yang jadi provokator baru lapor kasih tau ke tentara dan polisi to. Kenapa di ko punya hp itu ada foto dan video tentara dan polisi... ko jawab jujur pace!โ€_

Sementara itu, warga sipil yang terlihat sangat ketakutan mencoba membela diri dengan memelas, menjelaskan realita minimnya transportasi yang memaksanya menerima tumpangan aparat: _โ€œSaya mohon maaf, saya tidak tau apa-apa. Saya ini jalan biasa-biasa saja tidak pernah mata-mata... Saya cuma tunggu kendaraan di tengah jalan, tapi pas kebetulan ada mobil anggota lewat lalu mereka antar saya sampai kasih turun saya di mata jalan sebelah. Saya tidak bicara apa-apa sama mereka, saya langsung turun dari mobil... saya diam tidak bicara apa-apa sedikit pun.โ€_

Bukannya memberikan rasa aman kepada warga sipilnya sendiri, pihak KKB justru merespons penjelasan tersebut dengan ancaman pencabutan nyawa: _โ€œItu yang ko sendiri cari siksa... kalau sempat ko masih ulangi kedua kali lagi, tunggu melayang ko nyawa! Hari itu nyawa mu selesai!โ€_

Desakan Terhadap Komnas HAM

Menerima tumpangan gratis di tengah sulitnya akses transportasi, atau kebetulan menyimpan dokumentasi publik di telepon genggam, bukanlah sebuah kejahatan dan tidak bisa dijadikan alat bukti aktivitas intelijen. Kasus main hakim sendiri ini adalah cerminan hilangnya nilai kemanusiaan.

Peristiwa ini menjadi bukti nyata kekejaman dan intimidasi yang menempatkan warga sipil sebagai tameng hidup dan korban salah sasaran. Publik dan aktivis kemanusiaan kini mendesak lembaga terkait, khususnya Komnas HAM, untuk tidak menutup mata terhadap realita kekerasan yang dilakukan oleh KKB OPM terhadap masyarakat asli Papua.

Kemanusiaan harus selalu ditempatkan di atas segalanya. Publik berhak tahu siapa yang sebenarnya terus menerus mengorbankan darah warga sipil di tanah Papua.
Terakhir diperbarui: 12 Sep 2026 11:35
โ† Lihat Semua Berita