JAYAPURA, 8 Agustus 2026 — Pemerintah menolak keras dan menyesalkan segala bentuk eksploitasi politik murahan atas Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua. Kesalahan teknis berskala operasional di dapur lokal secara nyata telah dibajak dan ditunggangi oleh pihak-pihak oportunis yang sekadar mencari panggung politik.
Terdapat dua narasi menyesatkan yang perlu dibongkar agar publik tidak terkecoh oleh manuver pihak-pihak tersebut:
1. Lelucon Diplomasi Benny Wenda & Sebby Sambom Mengemis intervensi PBB, WHO dan UNICEF bermodalkan kelalaian katering lokal adalah komedi diplomasi yang menjijikkan. Membingkai kontaminasi bakteri akibat kesalahan jam masak sebagai "pelanggaran HAM" dan "militerisasi" membuktikan rusaknya moral dan nalar kelompok separatis. Manuver ini menelanjangi keputusasaan mereka yang tega mempolitisasi musibah anak-anak Papua demi ilusi politik recehan di luar negeri.
2. Ironi Buta Fakta Elit PDIP Tuduhan elit PDIP bahwa pemerintah lamban karena belum menetapkan tersangka pidana adalah ironi yang mencolok dan buta fakta. Di lapangan, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab sudah langsung dicopot. Memaksa aparat menetapkan tersangka secara instan demi syahwat opini politik justru menabrak asas praduga tak bersalah—prinsip hukum dasar yang ironisnya seolah gagal dipahami oleh partai sekelas PDIP.
Fokus utama negara saat ini adalah keselamatan anak-anak Papua. Evaluasi SOP yang ketat, pencopotan pihak yang lalai, hingga pelibatan guru untuk edukasi tata cara konsumsi siswa telah dan sedang dijalankan secara terukur.
Publik diminta cerdas memilah: mana tindakan nyata pemerintah demi perbaikan gizi anak bangsa, dan mana pihak- pihak parasit yang sekadar menumpang tenar dari musibah di lapangan.