Biak, 9 Juli 2026 — Menyikapi peringatan 28 tahun peristiwa yang disebut “Biak Berdarah”, catatan resmi pemerintah Indonesia dan laporan independen Human Rights Watch (HRW) tahun 1998 menunjukkan fakta yang berbeda dengan narasi yang selama ini beredar luas. Peristiwa tersebut merupakan operasi dispersi (Membubarkan massa secara paksa akibat gagalnya negosiasi damai)terhadap demonstrasi yang menggunakan simbol separatis, bukan pembantaian massal terhadap demonstran damai.
Pada 2 Juli 1998, sekelompok warga di Kota Biak mengibarkan bendera Bintang Kejora di puncak menara air dekat pelabuhan. Bendera tersebut merupakan simbol yang dilarang menurut hukum Indonesia karena dianggap sebagai tanda pemisahan diri. Massa yang berkumpul melakukan orasi dan menuntut kemerdekaan Papua. Aksi berlangsung selama beberapa hari meskipun aparat keamanan berulang kali melakukan pendekatan dan negosiasi melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama agar bendera diturunkan secara damai.
Negosiasi yang berlangsung hingga 5 Juli 1998 tersebut akhirnya gagal. Massa tetap bertahan di lokasi dan menolak menurunkan bendera. Pada 6 Juli 1998 pukul 05.00 WIT, aparat gabungan TNI dan Polri melaksanakan operasi dispersi secara terkoordinasi untuk menegakkan hukum, menurunkan bendera separatis, dan memulihkan ketertiban umum.
Pada akhir Juli 1998, ditemukan sekitar 32 mayat di perairan dan pantai Biak. Investigasi resmi multi komunitas saat itu menyatakan bahwa mayat-mayat tersebut adalah korban tsunami Aitape di Papua Nugini yang terjadi pada 17 Juli 1998. Klaim ini didukung oleh temuan artefak yang menyertai mayat, antara lain peta, buku sekolah, kantong plastik bertuliskan “25 Tahun PNG”, serta koin dan uang kertas Papua Nugini. Beberapa mayat juga dilaporkan memiliki tato dengan tanda yang umum ditemukan pada penduduk asli Papua Nugini. Informasi ini tercantum dalam laporan Human Rights Watch berjudul “Indonesia: Human Rights and Pro-Independence Actions in Irian Jaya” yang dirilis 1 Desember 1998, serta diberitakan secara berurutan oleh Cenderawasih Pos pada 28, 29, 30 Juli, dan 8 Agustus 1998.
Setelah peristiwa, aparat melakukan penangkapan terhadap sejumlah peserta demonstrasi. Berdasarkan laporan Human Rights Watch, sebanyak 19 orang kemudian diadili di pengadilan dengan dakwaan makar, penghasutan, dan penganiayaan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu yang divonis adalah Filep Karma dengan hukuman 6,5 tahun penjara, meskipun kemudian dibebaskan setelah proses banding.
Hingga kini, tidak ada bukti resmi yang mendukung klaim adanya pembantaian massal, pemerkosaan sistematis, atau mutilasi yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap demonstran. Narasi yang menyebut peristiwa sebagai “pembantaian tak beralasan terhadap demonstran damai” dan “ratusan korban tewas” tidak sesuai dengan data yang tercatat dalam laporan resmi saat itu.
Peristiwa Biak 6 Juli 1998 merupakan operasi penegakan hukum terhadap aksi yang menggunakan simbol separatis dan menolak perintah setelah proses negosiasi yang panjang. Data resmi menunjukkan bahwa mayat yang ditemukan dijelaskan sebagai korban bencana alam, bukan hasil kekerasan aparat.
Narasi "Biak Berdarah" menjadi contoh bahwa Negara dengan terukur dan profesional akan menindak tegas bagi warga yang ingin makar/memisahkan diri dari negara berdaulat NKRI dimanapun berada.
Peristiwa seperti "Biak Berdarah" inilah yang dijadikan TPNPB-OPM, KNPB dan simpatisan kroninya untuk mencari simpati Internasional. Pola-pola lama dengan alasan Pelanggaran HAM dan Humaniter akan selalu muncul dengan narasi Rakyat Papua sebagai korban karena mereka sudah kehabisan bahan untuk propaganda.