Menjadi "singa podium" pembela hak adat sekaligus abdi negara yang patuh pada sistem adalah sebuah seni akrobat politik yang tidak semua orang bisa mainkan. Namun, bagi Esau Maguo Kahol, S.ST, dualitas ini tampaknya berjalan amat mulus di bawah langit Merauke.
Mari kita bedah profil pria kelahiran Ilwayab, 23 Agustus 1973 ini. Di satu sisi, ia adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif bergolongan Penata (III/c) yang sehari-hari ditempatkan di bidang Hortikultura, Kelurahan Seringgu Jaya, di bawah naungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke. Sebagai lulusan STPP bergelar Sarjana Sains Terapan, ia menerima gaji, fasilitas, dan jaminan pensiun yang seluruhnya didanai oleh kas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)—negara yang sistemnya ia pelajari dan ia patuhi demi kelancaran karier birokrasinya.
Namun, lepas baju dinas, sandiwara lain dimulai.
Saat mengenakan topi sebagai Ketua Ikatan Keluarga Besar Ilwayab, Esau mendadak berganti topeng menjadi sosok yang sangat kritis terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Tengok saja rekam jejaknya pada tahun 2018 dalam kasus kematian Yudas Gebze di Kampung Wanam. Dengan vokal, ia memanfaatkan media lokal sekelas suarapapua.com dan lembaga PAHAM Papua untuk melempar narasi yang sangat sensitif dan provokatif. Ia tanpa ragu menuduh aparat gabungan TNI/Polri melakukan penganiayaan berat, berteriak lantang tentang "pelanggaran HAM berat", hingga menggunakan jualan narasi "upaya menghilangkan orang asli Papua secara perlahan-lahan".
Sebuah kontradiksi yang menohok: menuduh institusi negara melakukan genosida kultural, namun di awal bulan tetap tersenyum manis menerima slip gaji dari negara yang sama.
Syahwat politik Esau pun tak bisa disembunyikan. Pada Januari 2020, ia mencoba peruntungan nasib dengan ikut nimbrung dalam bursa politik praktis sebagai salah satu dari 10 bakal calon Bupati Merauke melalui "Forum Dialog Kandidat Merauke Baru". Alasannya klasik dan klise: "panggilan hati" demi demokrasi. Melalui langkah politik ini, ia secara tidak langsung menepuk dahinya sendiri; ia mengonfirmasi bahwa dirinya adalah aktor politik lokal yang tunduk, patuh, dan menerima penuh sistem demokrasi NKRI yang sebelumnya ia kritik habis-habisan.
Setelah syahwat politiknya di tahun 2020 kandas dan tidak membuahkan hasil, nama Esau Maguo seolah lenyap ditelan bumi. Tidak ada lagi teriakan lantang di media nasional maupun lokal, tidak ada lagi aksi radikal. Pria yang beralamat di Jl. Kompleks Pertanian, RT 10/2, Kelurahan Rimba Jaya ini memilih kembali ke zona nyaman: mengurus tanaman hortikultura dan menikmati status PNS-nya dengan aman.
Masyarakat berhak cemas. Karakter seperti Esau Maguo adalah tipe oportunis lokal yang dinilai memiliki potensi risiko terhadap keutuhan NKRI di Papua Selatan*. Mengapa? Karena sewaktu-waktu, ketika kepentingannya terusik atau ada panggung baru yang menjanjikan, ia sangat potensial untuk kembali "menggoreng" isu lokal menjadi narasi anti-aparat atau anti-pemerintah pusat demi panggung digitalnya.
Bagi Esau, tampaknya batas antara membela rakyat adat dan menikmati fasilitas negara sekadar dibatasi oleh jam kerja: kritis setelah jam kantor, dan patuh saat absensi pagi. Sebuah rekam jejak yang tidak hanya abu-abu, tetapi juga memperlihatkan dengan jelas di mana letak loyalitas yang sebenarnya: pada perut sendiri.