Rentetan aksi kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua menyisakan satu pertanyaan kritis: Dari mana kelompok di pedalaman terisolasi ini terus mendapatkan pasokan senjata mematikan?
Fakta di lapangan menyingkap sebuah realitas kelam. Dari sisi eksternal, pasokan utama senjata KKB berhulu dari pasar gelap di Mindanao, Filipina. Dari sana, senjata-senjata ilegal ini diselundupkan secara rahasia melalui jalur maritim yang terstruktur. Jalur perlintasan hitam ini masuk melalui perairan Maluku Utara, menjalar ke gugusan Pulau Lease, sebelum akhirnya didaratkan dan disusupkan ke wilayah Papua.
Tak hanya mengandalkan jalur dari utara, rantai pasokan ini juga memanfaatkan celah kerawanan di wilayah timur dan selatan. Laporan intelijen dan aparat keamanan mengindikasikan bahwa garis perbatasan darat yang membentang panjang dan berpori (porous border) antara Indonesia dan Papua Nugini turut menjadi pintu masuk strategis bagi penyelundupan amunisi dan senjata. Lebih jauh lagi, jaringan pasar gelap antarnegara ini terdeteksi menjangkau rute yang terhubung hingga ke daratan Australia. Memanfaatkan kontur geografis hutan belantara dan "jalur tikus" perbatasan, laras panjang ilegal ini terus mengalir untuk menyokong aksi teror di pedalaman.
Fakta yang jauh lebih mengejutkan adalah temuan aparat mengenai keterlibatan oknum internal keamanan sebagai pemasok senjata. Publik tentu masih mengingat kasus penangkapan dua oknum polisi yang terbukti menjual dua pucuk senjata api kepada KKB. Hanya demi keuntungan 20 juta rupiah per pucuk senjata, oknum ini menggadaikan sumpah jabatannya. Mereka memperjualbelikan alat negara yang pada akhirnya digunakan untuk merenggut nyawa warga sipil yang tak berdosa. Sekalipun ini murni pengkhianatan individu yang telah ditindak tegas, dipecat, dan dipidanakan oleh institusinya, realitas ini menampar keras wajah negara.
Tragedi ini semakin ironis karena sebagian dana untuk membeli laras panjang tersebut, diduga kuat diraup dari penyalahgunaan Dana Desa.
Menghadapi jaringan kompleks ini, negara tidak boleh lengah; penjagaan perbatasan yang ekstra ketat dan pembersihan oknum pembelot dari internal pemerintah dan keamanan menjadi kunci mutlak agar bisnis kotor ini tak lagi mengorbankan nyawa tak berdosa di Bumi Cenderawasih.