Standar Ganda Kepulauan Solomon, Mengemis Bantuan Lalu Menikam Kedaulatan Indonesia di PBB

Tindakan Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, di Sidang Majelis Umum PBB ke-81 tidak bisa dianggap sekadar pernyataan politik biasa. Manuvernya harus dibaca sebagai pelanggaran tata krama hubungan antarnegara yang sangat telanjang.

Di satu sisi, PM Wale mengaku menghormati kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Namun, di sisi lain, ia justru menyinggung urusan Papua Barat, melontarkan tuduhan soal hak asasi manusia, dan mendesak PBB untuk turun tangan. Ini jelas sebuah standar ganda. Ucapan "penghormatan kedaulatan" hanya dijadikan formalitas basa-basi sebelum ia mengintervensi urusan rumah tangga negara lain.

Aturan Hukum Internasional Sangat Jelas

Hukum internasional tidak membenarkan tindakan ini. Pasal 2 Ayat 7 Piagam PBB mengatur secara mutlak: tidak ada negara atau organisasi apa pun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri (yurisdiksi domestik) suatu negara berdaulat. Kedaulatan Indonesia atas Papua adalah final dan sah di mata dunia.

Podium PBB bukanlah tempat untuk melakukan tuduhan sepihak tanpa dasar atau mengoreksi negara lain. Menggunakan panggung global untuk menekan tetangganya adalah bentuk penyimpangan prosedur hukum internasional yang serius.

Kepulauan Solomon Siapa? Indonesia Siapa?

Mari kita lihat posisi sebenarnya. Kepulauan Solomon adalah negara kepulauan kecil yang masih berjuang mengatasi kerentanan ekonomi dasar. Mereka sendiri mengakui bahwa negara mereka sangat bergantung pada pembiayaan eksternal dan bantuan kerja sama dari luar negeri.

Sebaliknya, Indonesia adalah negara besar, kuat, dan mandiri, yang selama ini konsisten menjadi "negara donor" dengan mengulurkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk negara-negara Pasifik, termasuk Solomon. Sangat ironis dan tidak tahu diri ketika negara yang hidupnya masih menadah bantuan, justru mencoba menggurui dan mendikte urusan dalam negeri negara yang memberinya bantuan.

Hipokrisi Diplomatik dalam 24 Jam

Fakta paling memalukan terjadi sehari sebelum pidato tersebut. Pada Kamis, 24 September 2026, Menteri Luar Negeri Solomon baru saja bertemu Menlu RI Sugiono. Agendanya? Solomon merengek meminta kerja sama pembangunan, perdagangan, pertanian, hingga beasiswa dari Indonesia.

Namun, hanya dalam tempo 24 jam, PM Solomon justru menikam mitranya itu di depan publik dunia dengan membawa-bawa isu Papua. Mengemis bantuan di ruang tertutup, lalu menyerang di panggung terbuka adalah bentuk kemunafikan diplomasi yang sangat ceroboh dan sulit dimaafkan.

Indonesia harus menuntut Klarifikasi

Menghadapi kelancangan ini, Indonesia tidak perlu merespons dengan emosi, melainkan dengan pukulan diplomatik yang mematikan dan terukur.

Kementerian Luar Negeri RI wajib segera memanggil Duta Besar atau perwakilan Solomon di Jakarta untuk diberikan teguran keras (demarche) dan melayangkan nota diplomatik resmi (note verbale). Melalui nota ini, Indonesia berhak menuntut klarifikasi mutlak:

1.                  Mana bukti otentik dari tuduhan pelanggaran HAM yang diucapkan PM Wale di PBB?

2.                  Kenapa Solomon melanggar aturan PBB dengan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia?

3.                  Jika memang menganggap Indonesia sebagai sahabat, kenapa isu ini tidak dibicarakan saat meminta bantuan sehari sebelumnya?