Setiap kali Socratez Yoman membuka mulut soal Papua, yang keluar bukan suara nurani, melainkan strategi. HAM digoreng, sejarah dipilin, dan kekerasan digeneralisasi—semuanya hanya untuk satu tujuan: meyakinkan publik bahwa Indonesia adalah penjajah dan kemerdekaan Papua adalah satu-satunya jawaban moral. Itu bukan advokasi. Itu propaganda yang dibungkus jubah gereja.
Socratez Sofyan Yoman bukan sekadar pendeta yang “prihatin” soal HAM. Ia adalah arsitek narasi yang secara sistematis mengubah setiap peristiwa kekerasan, diskriminasi, atau kegagalan kebijakan di Papua menjadi bukti tunggal: Indonesia adalah penjajah, dan satu-satunya solusi moral adalah kemerdekaan Papua Barat.
Itulah logika intinya. Bukan kritik kebijakan. Bukan advokasi korban. Tapi politik separatis yang dibungkus jubah moral.
HAM sebagai senjata, bukan tujuan
Setiap kali Yoman berbicara soal pelanggaran HAM, pola yang muncul selalu sama:
1. Ada kekerasan atau ketidakadilan.
2. Segera digeneralisasi menjadi “kolonialisme Indonesia”.
3. Dari situ ditarik kesimpulan politik: Papua berhak merdeka, dan kelompok bersenjata (TPNPB-OPM) harus diakui sebagai pihak politik yang sah.
Ini bukan analisis. Ini adalah silogisme yang dipaksa. Pelanggaran HAM memang harus diusut, dibuktikan, dan dihukum. Tapi Yoman tidak berhenti di situ. Ia menggunakan HAM sebagai batu loncatan untuk melegitimasi agenda kemerdekaan. Kritiknya terhadap negara selalu berujung pada satu tujuan yang sama: delegitimasi kedaulatan Indonesia atas Papua.
Siapa pun yang menolak kesimpulan itu otomatis dituduh “membela penindasan”. Itu bukan argumentasi. Itu penjebakan moral.
Relasi dengan TPNPB-OPM: sandera dibebaskan, status politik dipertahankan
Pada 2023 Yoman ikut menandatangani surat terbuka meminta Egianus Kogoya membebaskan pilot Susi Air. Ia terlihat “kemanusiaan”. Tapi perhatikan yang tidak ia katakan: ia tidak menolak tujuan politik kelompok penyandera. Ia justru mendorong agar TPNPB-OPM diakui sebagai pihak yang harus diajak berunding.
Ini posisi klasik. Tolak kekerasan secara verbal, tapi pertahankan status politik kelompok yang melakukan kekerasan. Dengan cara ini, ia bisa tampak moderat di mata publik internasional sambil tetap mengamankan narasi bahwa perjuangan bersenjata adalah “hak politik bangsa Papua”.
Logika ini berbahaya. Ia membuka ruang bagi kelompok bersenjata untuk tetap ada sebagai “aktor politik”, bukan sebagai pelaku kejahatan. Sementara korban sipil — baik orang asli Papua maupun non-Papua — hanya menjadi bahan bakar narasi.
Apa yang jelas dan apa yang tidak boleh digelapkan
Yang sudah terang dari pernyataan publik Yoman sendiri:
• Ia mendukung cita-cita Papua Barat merdeka.
• Ia menulis untuk membangun nasionalisme Papua.
• Ia memandang perjuangan TPNPB sebagai bagian dari hak menentukan nasib sendiri.
Yang belum ada bukti publiknya:
• Keanggotaan struktural di OPM/TPNPB.
• Keterlibatan dalam rantai komando, pendanaan, atau operasi bersenjata.
Membedakan dua hal ini penting. Tapi membedakan tidak berarti melembutkan. Dukungan terbuka terhadap agenda kemerdekaan yang dijalankan oleh kelompok bersenjata tetaplah dukungan politik terhadap separatism. Itu bukan “advokasi HAM murni”. Itu pilihan politik yang jelas.
Tokoh gereja yang memainkan tiga peran sekaligus
Yoman berdiri di persimpangan:
• Sebagai pendeta → memakai bahasa moral dan kemanusiaan.
• Sebagai penulis → membangun narasi sejarah “Papua dijajah”.
• Sebagai aktivis politik → mendorong pengakuan terhadap jaringan pro-kemerdekaan, termasuk yang bersenjata.
Kombinasi ini memberinya legitimasi ganda. Ia bisa berbicara di ruang gereja, di media, dan di forum internasional dengan bahasa yang terdengar “netral” (HAM, dekolonisasi, self-determination), padahal arahnya tunggal: memisahkan Papua dari Indonesia.
Bagi negara, ancaman utamanya bukan senjata yang ia pegang — karena ia tidak memegang senjata — melainkan kemampuan membingkai konflik Papua sebagai persoalan legitimasi historis, bukan persoalan kedaulatan dan keamanan nasional.
Kesimpulan yang tidak bisa digelapkan
Socratez Yoman adalah intelektual-politik pro-kemerdekaan Papua yang secara konsisten menggunakan isu HAM sebagai kendaraan. Ia bukan pengamat netral. Ia bukan sekadar “suara nurani”. Ia adalah salah satu arsitek perang narasi yang bertujuan mengubah konflik domestik menjadi isu internasional tentang kolonialisme.
Menyebutnya “hanya aktivis HAM” adalah bentuk pengaburan. Menyebutnya anggota OPM tanpa bukti adalah tuduhan yang belum terbukti. Yang akurat dan tidak bisa dielakkan: ia pendukung terbuka agenda Papua merdeka dan salah satu tokoh penting yang berusaha mengunci logika publik agar setiap masalah di Papua hanya punya satu jawaban — kemerdekaan.
Itulah yang harus dibuka, bukan dibungkus.