Rombongan Bupati Puncak Diserang Massa Pasca Penyaluran Dana Desa di Ilaga!

Kericuhan terjadi di Kompleks Ilaga, Kabupaten Puncak, Selasa (11/8/2026) sekitar pukul 18.35 WIT, ketika rombongan pengawalan Bupati Puncak Elvis Tabuni diserang dan sejumlah kendaraan dilaporkan dirusak. Insiden tersebut disebut berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme penyaluran Dana Kampung Tahap I yang sebelumnya diserahkan secara simbolis di Bank Papua Cabang Ilaga. Bupati menegaskan dana kampung harus diterima utuh oleh masyarakat dan diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem serta ketahanan pangan, bukan untuk kepentingan pribadi atau pembayaran denda adat. Pemerintah daerah menilai aksi kekerasan dan perusakan bukan solusi dan mendorong penyelesaian melalui dialog.

[BREAKING NEWS]

Ilaga 11 Agustus 2026 — Telah pecah kericuhan dan tindakan anarkis di Kompleks Ilaga, Kabupaten Puncak, pada hari ini, 11 Agustus 2026. Tepat pukul 18.35 WIT, kendaraan rombongan pengawalan Bupati Puncak, Elvis Tabuni—yang terdiri dari kendaraan Apkamwil, Satgas, dan jajaran Pemda—menjadi sasaran serangan dan perusakan oleh sekelompok masyarakat setempat.

Pemicu utama dari aksi kekerasan ini adalah ketidakpuasan masyarakat terkait keputusan dan mekanisme pembagian Dana Desa yang baru saja ditetapkan oleh pihak Bupati.

Berdasarkan penelusuran informasi terkini, insiden anarkis ini sangat ironis. Pasalnya, hanya beberapa jam sebelum kejadian (Selasa, 11/8/2026), Bupati Elvis Tabuni baru saja menyerahkan Dana Kampung Tahap I secara simbolis di Kantor Bank Papua Cabang Ilaga.

Dalam kesempatan tersebut, beliau telah mengeluarkan instruksi yang sangat tegas dan berpihak pada rakyat kecil:

Dana desa wajib dibawa utuh ke kampung demi kesejahteraan warga, difokuskan untuk menangani kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan.
Dilarang keras ada pemotongan liar, penggunaan untuk urusan pribadi, apalagi dipakai untuk membayar denda adat.

Niat baik dan ketegasan pemerintah daerah untuk memastikan dana tersebut benar-benar turun ke tangan rakyat justru direspons dengan emosi buta dan perusakan fasilitas oleh sekelompok warga yang merasa kepentingannya terganggu.

Pemda setempat sangat menyayangkan peristiwa ini. Tindakan perusakan fasilitas dan penyerangan terhadap aparat pengawalan sama sekali tidak dibenarkan dan tidak akan menyelesaikan masalah.

Merespons kebijakan transparansi anggaran dengan premanisme dan kekerasan jalanan adalah tindakan kontraproduktif yang justru mencederai semangat kesejahteraan bagi masyarakat Puncak itu sendiri. Mari gunakan jalur dialog yang beradab, bukan menghancurkan tatanan yang sedang dibangun!