Sangat ironis ketika seseorang dengan lantang membangun narasi “penindasan negara” dan “pendudukan kolonial” di atas kertas, sementara seluruh perjalanan hidup dan status intelektualnya justru ditopang penuh oleh fasilitas yang disediakan negara yang ia hujat.
Timinus Gwijangge tercatat resmi sebagai lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Brawijaya, salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Jawa, dengan NIM 165030520111001. Ia menikmati subsidi pendidikan negara untuk meraih gelar yang kini ia gunakan sebagai modal berbicara di ruang publik.
Lebih dari itu, ia tercatat sebagai peserta JKN aktif dengan status PBI (Penerima Bantuan Iuran), yang berarti iuran BPJS kesehatannya dibayar penuh oleh pemerintah pusat melalui APBN agar ia bisa mengakses layanan kesehatan kelas III secara gratis. Data kependudukan resminya dengan NIK 9124190506960001 semakin mempertegas bahwa ia adalah warga negara yang sepenuhnya terintegrasi dalam sistem administrasi dan jaminan sosial Indonesia.
Kontradiksi ini menjadi semakin tajam ketika fakta politik praktisnya dibuka: pada Pemilu 2024 ia maju sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Nduga Dapil 3 dari Partai Keadilan Sejahtera dan hanya mampu meraup 351 suara, kalah telak dari rekan separtainya sendiri. Narasi radikal yang ia bangun dengan demikian lebih menyerupai mekanisme pelarian politik daripada analisis yang jernih.
Klaim utamanya bahwa estimasi Rp 2,34 triliun untuk satgas BKO merupakan “anggaran perang” yang memotong hak sekolah dan puskesmas anak Papua adalah pembodohan logika yang disengaja. Anggaran pertahanan dan keamanan berasal dari pagu belanja sektoral Kementerian Pertahanan di APBN nasional. Anggaran itu sama sekali tidak memotong hak APBD Papua maupun Dana Otonomi Khusus. Pembangunan sekolah, puskesmas, dan infrastruktur dasar di Papua berjalan melalui jalur desentralisasi fiskal yang sudah dijamin secara eksklusif.
Mencampuradukkan dua kantong anggaran yang berbeda hanyalah cara murahan untuk menciptakan kesan seolah-olah setiap prajurit yang dikirim ke pegunungan berarti satu sekolah yang dibatalkan.
Fakta anggaran afirmasi untuk Papua justru membantah narasi salah prioritas tersebut. Pada tahun anggaran berjalan, pemerintah pusat mengucurkan Dana Otsus Papua sebesar Rp 12,69 triliun. Angka ini lebih dari lima kali lipat atau 500% dari biaya operasional keamanan yang dipersoalkan Timinus. Berdasarkan ketentuan UU Otsus yang berlaku, skema pembagian dana tersebut dikunci minimal 30 persen untuk pendidikan dan 20 persen untuk kesehatan khusus Orang Asli Papua. Kesejahteraan Papua secara nominal tidak kekurangan dana. Tantangan sesungguhnya berada pada tata kelola dan eksekusi di tingkat lokal, bukan pada kehadiran satgas yang menjaga agar pembangunan itu sendiri bisa berlangsung.
Realisme lapangan semakin memperlihatkan kebohongan framing yang dipakai. Klaim bahwa operasi militer menjadi penyebab utama sekolah terbakar dan menciptakan lingkaran setan industri konflik adalah manipulasi fakta yang jahat. Data empiris di lapangan menunjukkan bahwa kelompok kriminal bersenjata separatislah yang secara aktif membakar sekolah, menembak guru honorer, menyerang tenaga kesehatan, merusak fasilitas puskesmas, membunuh pilot dan membakar pesawat. Kehadiran prajurit BKO di wilayah pedalaman justru berfungsi sebagai perisai kemanusiaan agar proyek-proyek strategis nasional seperti jalan Trans-Papua, puskesmas, dan sekolah yang dibiayai Dana Otsus dapat dibangun tanpa pekerja dan tenaga pendidiknya diculik atau dieksekusi.
Hal yang sama berlaku pada kritik terhadap biaya helikopter dan logistik yang tinggi. Timinus berpura-pura tidak mengenal kondisi geografis tanah kelahirannya sendiri di Kabupaten Nduga dan wilayah Pegunungan Tengah. Di daerah dengan topografi ekstrem tanpa akses darat yang memadai, mobilisasi apa pun—baik mengangkut material bangunan untuk puskesmas Otsus, menerbangkan tenaga medis, maupun mendistribusikan logistik pasukan—wajib mengandalkan jalur udara. Tingginya biaya tersebut adalah konsekuensi objektif dari harga kemahalan geografis Papua, fakta yang bahkan diakui oleh berbagai lembaga legislatif dan pemerintahan daerah.
Pada akhirnya, tulisan Timinus Gwijangge merupakan bentuk propaganda asimetris yang tidak berpijak pada realitas pembangunan maupun kedaulatan. Narasi yang ia jual terasa kekanak-kanakan: ia menuntut dan menikmati hak keamanan serta layanan kesehatan gratis dari instrumen negara, meraih status intelektual dari universitas negeri milik negara, namun di saat yang sama berupaya mendelegitimasi instrumen keamanan yang menjaga kedaulatan wilayah tempat ia hidup dan tumbuh.
Konflik di Papua bertahan bukan karena dipelihara oleh anggaran keamanan APBN, melainkan karena terus dipasok oleh narasi-narasi provokatif yang tak berdasar dari elite lokal yang gagal bersaing di panggung politik resmi.