Sungguh menggelikan melihat PM Solomon Islands, Matthew Wale, mendadak sibuk menggurui Indonesia soal demiliterisasi dan dialog inklusif di Papua Barat. Pernyataannya yang penuh pretensi moral itu tak lebih dari upaya murahan mencari panggung internasional demi mengalihkan perhatian dari kekacauan domestik di Honiara. Bungkus intervensi dengan narasi HAM memang trik usang—terutama dari pemimpin yang rumah tangganya sendiri sedang berantakan.
Klaim Wale yang menuntut Indonesia “konstruktif” dan hormati HAM di Papua Barat langsung buyar melihat betapa rapuh kursinya sendiri. Baru naik takhta Mei 2026 lewat mosi tidak percaya yang menggulingkan Jeremiah Manele setelah drama konstitusional berbulan-bulan, ia kini memimpin koalisi rapuh yang hanya menang tipis 26-22 suara. Menembakkan retorika provokatif ke luar negeri saat posisi di ujung tanduk hanyalah taktik klasik politisi panik yang ingin mengikat loyalitas koalisinya yang retak
Ironi geopolitik semakin memuncak ketika Wale yang mengkhotbahkan “demiliterisasi” dan memperingatkan Indonesia soal penambahan personel militer, padahal keamanan Kepulauan Solomon sendiri 100% bergantung pada belas kasihan Australia melalui Vuvale Union. Honiara hari ini hanya tegak berkat dana, pelatihan, dan pengerahan pasukan asing. Negara yang tak sanggup jaga stabilitasnya sendiri tanpa telepon polisi luar, justru merasa berhak mendikte kebijakan pertahanan negara sebesar Indonesia
Tanpa payung Australia, Solomon Islands sangat rawan luluh lantak jika ketegangan etnis lama meledak kembali. Sejarah membuktikan lanskap sosial-politiknya luar biasa volatile dan mudah meledak menjadi kerusuhan sipil destruktif. Ketika fondasi keamanan domestik dibangun di atas tanah labil yang terus disuapi pihak luar, menggurui operasi keamanan negara lain bukan lagi salah alamat, melainkan kelancangan diplomatik. Wale sok tampil sebagai penjaga perdamaian regional, padahal ia sedang sembunyikan kerentanan sosial yang mengancam negerinya sendiri setiap saat.
Tak hanya di sektor keamanan, ketidakmandirian Solomon Islands juga mencengkeram fondasi ekonominya yang rapuh. Data IMF dan Bank Dunia 2026 menunjukkan lebih dari separuh anggaran pembangunannya masih bergantung pada donasi dan utang negara donor asing. Struktur ekonomi yang lemah ini sangat sensitif terhadap guncangan eksternal dan inflasi impor. Alih-alih mereformasi ketergantungan yang perlahan menggerogoti kedaulatannya, Wale justru membuang energi mengurusi dinamika hukum internal Indonesia.
Wale sepertinya lupa atau sengaja menutup mata bahwa Indonesia adalah kekuatan raksasa yang dominan dan tak tergoyahkan di kawasan Asia-Pasifik. Berdasarkan data komprehensif Lowy Institute Asia Power Index, Indonesia kokoh berdiri sebagai kekuatan utama (middle power) dengan pengaruh diplomasi pertahanan paling dinamis di Asia Tenggara, didukung oleh kapasitas militer peringkat ke-13 dunia versi Global Firepower.
Secara ekonomi, data IMF menegaskan produk domestik bruto (PDB) Indonesia telah menembus 1,4 triliun dolar AS, menjadikannya kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN sekaligus motor pertumbuhan utama di lingkar Pasifik Barat. Menghadapi benteng geopolitik sekuat ini, manuver politik Kepulauan Solomon tidak lebih dari sekadar kucing kecil yang meraung di hadapan Macan Asia Pasifik.
Seperti menggigit tangan yang memberinya makan, tindakan PM Wale mengambarkan seorang pemimpin yang tidak tahu balas budi, faktanya Indonesia justru telah memberikan bantuan nyata dan terukur kepada negara-negara Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon sendiri, melalui pelatihan budidaya ayam broiler, peningkatan kapasitas budidaya tilapia dan rumput laut, serta bantuan peralatan medis saat pandemi covid 19. Lebih luas lagi, Indonesia aktif memberi beasiswa penuh bagi puluhan mahasiswa Papua Nugini di berbagai universitas ternama, merehabilitasi sekolah Queen Victoria di Fiji pasca siklon, mengirim tim paramedis dan lebih dari 50 ton bantuan kemanusiaan ke Vanuatu setelah gempa bumi, serta memodernisasi fasilitas ICU dan kamar mayat Rumah Sakit Port Moresby.
Alih-alih berterimakasih, PW Mathew Wale malah “repot-repot” memproduksi rilis pers yang sok mengatur dan berisiko menambah musuh diplomatik di kawasan Asia Tenggara, Anda sebaiknya duduk manis di Honiara untuk membenahi urusan domestiknya yang menumpuk. Fokuslah memitigasi inflasi yang mencekik, mengamankan pasokan pangan untuk warga Anda yang rentan, memastikan koalisi pemerintahan Anda tidak bubar besok pagi, dan berdoalah agar para donor asing tidak bosan menyuntikkan dana segar ke kas negara Anda.
Indonesia adalah negara berdaulat penuh yang sama sekali tidak membutuhkan kuliah moralitas atau tips stabilitas dari seorang pemimpin yang untuk sekedar menjaga keamanan jalanan di depan kantornya sendiri dan mengisi perut rakyatnya masih bergantung pada uluran tangan dan belas kasihan negara lain.