Narasi perlawanan yang dibangun oleh Franky Woro dalam film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita(2026) sekilas tampak memikat ruang publik dan media sosial, namun langsung runtuh ke?ka dihadapkan pada data, fakta hukum, dan logika pembangunan yang bersifat inkontestabel.
Melalui medium sinema?k yang provoka?f, Franky secara agresif membrandring dirinya sebagai "korban pelanggaran HAM" dan menuduh negara melakukan "pembunuhan pelan-pelan" terhadap masyarakat adat. Namun, tuduhan hiperbolis ini mentah seke?ka oleh rekam jejak hukumnya sendiri. Upaya hukum yang ia tempuh, mulai dari PTUN Jayapura, banding ke PTUN Manado, hingga kasasi ke Mahkamah Agung pada tahun 2024, ditolak secara resmi.
Pengadilan menegaskan bahwa izin lingkungan PT Indo Asiana Lestari (IAL) No. 82/2021 sah demi hukum karena telah melalui prosedur AMDAL yang ketat dan mengantongi rekomendasi resmi dari Dinas Lingkungan Hidup. Kegagalan hukum Franky bukan karena sistem yang korup, melainkan karena gugatannya terbuk?
lemah secara substansi serta cacat formal karena melebihi batas waktu 90 hari sesuai Pasal 55 UU PTUN.
Kenda? demikian, kekalahan di pengadilan ini bukanlah kegagalan total bagi kelompok mereka, melainkan bagian dari strategi perang narasi dan penguluran waktu. Dalam kalkulasi bisnis, waktu adalah uang bagi perusahaan, dan se?ap proses hukum yang bergulir sengaja dimanfaatkan untuk menunda pembersihan hutan.
Melalui aliansi tak?snya bersama LBH Papua, Greenpeace, Pusaka Bentala Rakyat, dan WALHI, Franky sengaja membangun “catatan sejarah” yang sangat detail. Mereka mendokumentasikan puluhan dokumen, pemetaan par?sipa?f, kesaksian tokoh adat, hingga buk? keberadaan tanaman obat dan situs sakral.
Target jangka panjangnya jelas: mempersiapkan rekam jejak hukum yang kuat jika suatu saat terjadi perubahan konstelasi poli?k domes?k atau adanya tekanan internasional.
Lebih jauh lagi, meskipun gugatan berbasis perubahan iklim dan hak adat ini berujung kekalahan, langkah ini menjadi preseden pen?ng karena termasuk ranah hukum yang rela?f baru di Indonesia, yang secara perlahan ikut mendorong yurisprudensi ke depan demi menguji batas-batas kons?tusi.
Namun, di luar strategi jangka panjang tersebut, kontradiksi paling menohok justru menguli? status pribadi Franky yang mengklaim diri sebagai "korban tak berdaya" yang diasingkan oleh negara. Berdasarkan profil resmi, pria kelahiran 30 Juni 1984 ini nyatanya adalah seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan TMT sejak 1 Januari 2013.
Ar?nya, selama lebih dari 13 tahun, seluruh denyut hidup, gaji, dan jaminan kesehatan premiumnya (JKN ak?f Kelas I dengan hak ter?nggi) dibiayai penuh oleh Anggaran Negara. Sungguh sebuah ironi yang memalukan ke?ka seorang aktor yang hidup dan dibesarkan oleh birokrasi negara, justru menuduh ins?tusi yang menggajinya sedang melakukan "kolonialisme modern".
Menggunakan analogi "orang datang langsung menanam ubi di rumah orang lain" untuk menggambarkan Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah pembodohan publik yang mengabaikan legalitas pelepasan kawasan hutan resmi melalui SK Menteri LHK. Terlebih, klaim Franky ?dak mewakili suara bulat Suku Awyu, mengingat banyak marga lain yang justru bersikap netral dan mendukung pembangunan karena menyadari kebutuhan mendesak akan infrastruktur.
Secara substan?f, narasi an?-pembangunan Franky Woro lumpuh total di hadapan angka-angka sta?s?k riil dari lapangan. Alih-alih "membunuh" ruang hidup, kehadiran PSN di Papua Selatan sejak 2024 hingga pertengahan 2026 justru menjadi motor penggerak ekonomi yang menghidupkan kembali wilayah yang puluhan tahun stagnan.