Kelompok separatis Papua kembali memperlihatkan keputusasaan mereka
dengan melancarkan taktik manipulasi informasi di ruang digital. Potongan
rekaman wawancara Perdana Menteri Papua Nugini (PNG), James Marape, yang
dipublikasikan oleh The PNG Sun, telah diplintir secara masif untuk mengesankan
bahwa Port Moresby secara terbuka mendukung agenda disintegrasi Papua dari
NKRI.
Namun, analisis mendalam terhadap fakta jurnalistik, transkrip rekaman
utuh, serta dokumen resmi membuktikan hal yang sebaliknya: PM James Marape
secara eksplisit menegaskan penghormatan mutlak atas kedaulatan Indonesia.
Dalam sebuah wawancara cegat (_doorstop interview_), PM Marape memang
membahas rencana pertemuannya dengan Duta Besar Indonesia mengenai isu HAM yang
menjadi perhatian kelompok pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) dan
Pacific Islands Forum (PIF). Ia menyatakan bahwa jika Indonesia tidak memiliki
hal yang perlu disembunyikan terkait isu HAM, maka begitulah adanya.
Namun, kelompok separatis sengaja menghilangkan kalimat penegasan
kedaulatan yang diucapkan Marape dalam wawancara yang sama. Berdasarkan
transkrip utuh (verbatim), PM Marape secara tegas menyatakan: ”Negara itu
milik mereka, kami menghormati kedaulatan paruh lain dari pulau ini, yaitu
Papua Barat, Indonesia, tetapi dalam masalah hak asasi manusia, kami berhak
membicarakannya…”. Pernyataan ini adalah sikap diplomatik standar; ia
mengakui kedaulatan teritorial Indonesia sebagai fondasi bilateral, sekaligus
menjalankan mandat dialog HAM dalam forum multilateral.
Klaim separatis bahwa PM Marape membawa agenda pemisahan Papua Barat ke
ranah internasional sangat tidak berdasar. Dari pidato dan transkrip
kepulangannya pasca-Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) ke-81, terlihat jelas bahwa
fokus utama diplomasi PNG bukanlah isu separatisme Papua.
Fokus utama PNG di PBB dan forum global meliputi:
•
Perdagangan dan Investasi: PNG berfokus
pada transisi dari sekadar menerima bantuan menjadi negara yang membangun
hubungan perdagangan dan investasi internasional, termasuk pertemuan tingkat
tinggi dengan investor Amerika Serikat di sektor pertanian, perikanan,
kehutanan, dan teknologi.
•
Krisis Iklim dan Stabilitas Global: Perhatian
utama PNG tertuju pada pemanasan global yang mulai mendekati batas merah 1,5
derajat Celcius, serta seruan bagi negara-negara besar untuk bertanggung jawab
atas stabilitas global di tengah maraknya konflik dan peperangan di berbagai
belahan bumi.
•
Ketahanan Ekonomi Nasional: Pemerintah PNG
disibukkan dengan upaya menstabilkan ekonomi domestik, termasuk menggelontorkan
subsidi bahan bakar untuk melindungi warga dari lonjakan harga energi global,
serta mempersiapkan dana lindung untuk krisis iklim El Nino.
Di tingkat regional, hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua
Nugini justru terus menguat melalui kerja sama konkret, seperti penguatan kerja
sama perbatasan, konektivitas transportasi, dan kerja sama energi. Diplomasi
modern di kawasan Pasifik saat ini mengedepankan kerja sama pembangunan dan
mitigasi iklim, bukan intervensi politik.
Narasi yang dihembuskan kelompok agitator bahwa Papua adalah wilayah
sengketa internasional adalah kebohongan publik. Status hukum Papua sudah final
di bawah hukum internasional melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 (XXIV)
1969. Propaganda yang dibangun di atas pemotongan konteks video The PNG Sun ini
hanyalah taktik klasik yang membuktikan lemahnya daya tawar politik kelompok
separatis.
Penegasan PM James Marape menjadi bukti tak terbantahkan bahwa
integritas teritorial Indonesia di tanah Papua berdiri kokoh di atas dasar
hukum internasional dan dihormati sepenuhnya oleh negara-negara tetangga.
Publik dan komunitas internasional tidak boleh terkecoh oleh agitasi digital
murahan yang dirancang untuk merusak stabilitas dan perdamaian di kawasan.