Klaim Suara Papua (21 Juli 2026) yang menyatakan operasi militer “menghancurkan geliat pembangunan” di Kampung Ngenamba, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, bahkan “membumihanguskan” pembangunan di sekitar 12 distrik, sama sekali tidak berdasar.
Narasi tersebut—yang bersumber dari buku karya Nyamuk Karunggu dan “penelitian” Sekolah Rakyat Nuwi Nindi Yuguru (SRNNY)—menggambarkan pemerintah dan militer sebagai “penjahat perusak rumah” yang anti-kesejahteraan rakyat Papua. Namun, tuduhan itu berdiri di atas generalisasi liar, sumber yang circular, dan pengabaian total terhadap data pembangunan yang justru terus berjalan di Nduga dan Papua Pegunungan.
Fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.
- Dana Desa tetap mengalir. Pagu Kabupaten Nduga 2025 mencapai Rp 215,4 miliar. Penyerahan dana ke puluhan kampung terus dilakukan, termasuk penyerahan Rp 13,2 miliar untuk 29 kampung pada September 2025. APBD 2026 disahkan dengan fokus kesejahteraan di 32 distrik dan 248 kampung.
- Rumah bantuan Presiden Prabowo di Nduga. September 2025 Pemkab Nduga menetapkan lokasi 220 unit rumah bantuan Presiden. Agustus 2025 Kementerian Perumahan membangun 200 unit di tiga distrik Nduga. Ini program konkret era Prabowo, bukan “penghancuran rumah Jokowi.
- Skala provinsi. Presiden Prabowo menginstruksikan pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan. Kementerian memastikan kelanjutannya. Program nasional rehabilitasi rumah (BSPS) juga mencakup Papua dengan target puluhan ribu unit.
- Pemerintah daerah dan pusat terus mendorong percepatan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Papua Pegunungan.
Jika pemerintah dan militer “anti pembangunan” dan “tak mau ada kesejahteraan sosial bagi rakyat Papua,” mengapa Dana Desa terus dicairkan, rumah bantuan Presiden ditetapkan dan dibangun di Nduga sendiri, serta target ribuan unit di tingkat provinsi dijalankan?
_Konteks yang dihapus total oleh Media Suara Papua dan Penulis_
Nduga adalah basis kuat kelompok bersenjata TPNPB Egianus Kogoya. Sejarah serangan terhadap pekerja infrastruktur (pembantaian 31 pekerja konstruksi 2018), guru, tenaga kesehatan, dan fasilitas negara adalah fakta yang terdokumentasi. Kelompok ini secara terbuka menargetkan kehadiran negara dan proyek pembangunan. Klaim “militer menghancurkan pembangunan” mengabaikan kenyataan bahwa ancaman bersenjata TPNPB itulah yang paling sering menghentikan atau merusak proyek di pegunungan.