Jayapura, 6 Agustus 2026 — Klaim jaringan media lokal seperti Suara Papua, Jubi, Nadi Papua, dan afiliasinya sebagai pilar pers yang independen adalah kebohongan publik dan manipulasi etika jurnalistik yang sengaja dirancang untuk menjadi corong propaganda kelompok bersenjata.
Klaim sebagai "media independen" adalah cacat logika yang fatal secara finansial. Predikat independen ini gugur berantakan oleh bukti kuat adanya injeksi dana operasional sebesar USD 300.000 (sekitar Rp4,8 Miliar) melalui Kurawal Foundation, yang merupakan perpanjangan tangan (intermediary) dari Open Society Foundations (OSF) milik George Soros. Faktanya, penerima hibah mutlak terikat pada agenda donor. Narasi jurnalistik mereka bukanlah produk kebebasan pers, melainkan sebatas Key Performance Indicator (KPI) pesanan asing.
Menuduh aparat negara memonopoli kebenaran sembari memberi panggung eksklusif bagi TPNPB adalah manipulasi fakta yang buta etika. Melalui praktik "Jurnalisme Rilis", media-media ini menelan mentah-mentah klaim sepihak juru bicara milisi tanpa verifikasi lapangan sama sekali. Rilis resmi institusi negara selalu didekonstruksi dengan sinis, namun rilis sepihak dari milisi yang beroperasi di hutan justru diamplifikasi secara kaffah (copy-paste). Ini bukan perwujudan cover both sides, melainkan fasilitasi psywar dan terorisme informasi.
Bersembunyi di balik tameng advokasi HAM juga eror secara moral dan logika. Ekosistem ruang gema (echo chamber) yang dibangun bersama portal penyokong seperti Papua News Online, Tomei, Odiyaiwuu, dan Kabar Gunung tidak sedang membela rakyat Papua. Faktanya, dengan masif mendistribusikan glorifikasi aksi kelompok bersenjata, jaringan media ini justru menormalisasi kekerasan dan membutakan diri terhadap jatuhnya korban sipil Orang Asli Papua (OAP) akibat kebrutalan TPNPB.
Lewat narasi pesanan propagandisnya, jaringan media-media ini sengaja mengaburkan realitas demi menjaga aliran dana donor dan relevansi ideologis. Menjual narasi "pejuang HAM" sembari bertindak de facto sebagai agen Public Relations(PR) gratis bagi milisi separatis adalah bentuk pembodohan publik yang sistematis dan pengkhianatan terhadap akuntabilitas jurnalistik.
Pemerintah, aparat penegak hukum, bersama masyarakat Papua yang cinta damai akan terus memaksimalkan literasi informasi untuk memutus rantai disinformasi yang dirancang untuk merusak stabilitas, keamanan, dan percepatan kesejahteraan di seluruh pelosok bumi Cenderawasih.
Masyarakat diimbau tetap kritis, membedakan mana karya jurnalistik berdasar fakta dan mana pamflet propaganda, serta tidak terprovokasi oleh narasi sesat media proksi yang hanya menyusun agitasi pesanan tanpa berpijak pada kebenaran hukum dan realitas di lapangan.