Hasil Pengumpulan Keterangan Bukan Investigasi: Kritik Metodologis atas Pernyataan Rapuh Komnas HAM No. 28/HM.00/VII/2026

Ringkasan Penting :

• Komnas HAM hanya mengandalkan wawancara dan observasi visual, tanpa uji balistik, trajektori ilmiah, maupun autopsi forensik independen.

• Dari data terbatas itu langsung disimpulkan pelanggaran HAM berat dan rekomendasi politik tingkat tinggi.

• Klaim TNI soal status Okto Tigau dan asal tembakan diabaikan tanpa diuji, hanya versi satu pihak yang diangkat.

• Tanpa bukti ilmiah dan konfrontasi silang, pernyataan ini lebih mirip advokasi narasi ketimbang penentuan fakta netral.

Pernyataan Komnas HAM No. 28/HM.00/VII/2026 adalah temuan sepihak berbasis monitoring singkat dan kesaksian selektif, bukan investigasi forensik yang mampu mengunci fakta. Ia melompat dari wawancara dan observasi visual ke kesimpulan pelanggaran HAM berat serta rekomendasi politik tingkat tinggi, tanpa memenuhi standar pembuktian minimum yang seharusnya diterapkan dalam kasus kontak senjata di wilayah konflik.

Komnas HAM menyatakan melakukan pemantauan 3–5 Juli 2026, bertemu Pemda, Polda, Bupati, keluarga, saksi, tokoh masyarakat, dan meninjau lokasi. Itu adalah langkah awal yang sah. Namun dokumen tersebut tidak menyebutkan:

Uji balistik terhadap peluru atau bekas tembakan.

Analisis trajektori ilmiah (bukan sekadar “reposisi arah lubang tembakan” secara visual).

Geolokasi akurat dengan alat ukur, elevasi, dan simulasi lintasan.

Autopsi forensik lengkap oleh ahli patologi independen yang membedakan luka tembak, luka tusuk, mutilasi, urutan terjadinya, dan waktu kematian.

Pemeriksaan rantai barang bukti, CCTV pos, log operasi, atau konfrontasi langsung dengan personel TNI yang diduga terlibat di bawah prosedur formal.

Yang ada hanyalah deskripsi kondisi jenazah dari pihak yang menemukan, kesaksian YL (yang dilepaskan), pernyataan Bupati bahwa Okto Tigau “warga sipil biasa petani”, dan observasi delapan lubang di dinding rumah Markina/Melkiana. Ini adalah pengumpulan keterangan, bukan pembuktian kausal. Di zona konflik aktif, kesaksian lokal sangat rentan bias, ketakutan, afiliasi, atau tekanan dari berbagai pihak—termasuk kelompok bersenjata.

Untuk Okto Tigau, TNI melalui Koops Habema secara terbuka menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Wakil Komandan Operasi Batalyon Metua Kodap VIII/Intan Jaya TPNPB-OPM, terlibat aksi kekerasan sebelumnya, dan tewas dalam kontak tembak malam 30 Juni 2026 setelah kelompok mendekati pos secara sembunyi-sembunyi, mengabaikan peringatan, dan melepaskan tembakan lebih dulu. Jenazah ditemukan bersama senjata tajam. Komnas HAM mengesampingkan klaim ini hanya dengan mengutip pernyataan Polres (tidak ada rekam jejak di Intan Jaya) dan Bupati, tanpa menguji data intelijen atau dokumen yang dimiliki aparat. Itu bukan netralitas; itu selektivitas.

Untuk Markina/Melkiana Sondegau/Duwitau, TNI menyatakan tembakan berasal dari kelompok bersenjata (pimpinan Peles Tigau) dari tiga titik berbeda, dan personel memilih tidak membalas demi menghindari risiko sipil. Komnas HAM menyimpulkan arah tembakan “diduga kuat” dari pos TNI hanya berdasarkan posisi rumah lebih rendah ±250 meter dan keselarasan visual satu lubang. Tanpa uji balistik, pengukuran elevasi presisi, dan analisis residu, kesimpulan itu spekulatif. Jarak 250 meter di medan berbukit dengan senjata yang digunakan di Papua tidak otomatis membuktikan asal tembakan tanpa data ilmiah.

Komnas HAM memiliki mandat pemantauan yang sah. Namun ketika lembaga yang seharusnya imparsial langsung menyimpulkan empat jenis pelanggaran HAM (hak hidup, bebas dari penyiksaan, proses hukum adil, rasa aman) dan merekomendasikan evaluasi kebijakan militer Presiden, penegakan hukum internal TNI, sebelum proses forensik dan penyidikan formal selesai, maka ia bertindak sebagai advokat narasi, bukan penentu fakta.

Investigasi yang serius dan mendalam harusnya melibatkan :

Tim forensik independen (balistik, patologi, trajektori).

Akses penuh terhadap barang bukti, log, dan personel dari semua pihak.

Konfrontasi silang kesaksian.

Transparansi metodologi, bukan hanya narasi.

Tanpa itu, pernyataan Komnas HAM residual sebagai monitoring awal yang berharga sebagai alarm, tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk “mengunci” pelanggaran atau menjadi dasar rekomendasi politik yang bersifat menghakimi. Kematian sipil di Intan Jaya adalah tragedi yang harus diusut tuntas dengan bukti, bukan dengan kesimpulan terburu-buru dari wawancara dan observasi visual. Keadilan sejati hanya bisa lahir dari fakta yang diuji, bukan dari narasi yang dipilih.