Jayapura, 6 Agustus 2026 — Klaim Farid Gaban yang menyebut populasi Orang Asli Papua (OAP) kian menurun akibat tingginya angka kematian, kemiskinan, dan dampak pemekaran adalah kebohongan publik dan manipulasi statistik demografi yang sengaja disebarkan untuk menebar narasi pesimisme.
Klaim populasi OAP "menyusut" menuju kepunahan adalah cacat matematika yang fatal. Angka 38% hanyalah persentase yang mengecil akibat lonjakan migrasi pendatang (pembesar pembagi/denominator), bukan karena jumlah absolut OAP berkurang. Faktanya, populasi riil OAP terus bertumbuh positif setiap tahun, sejalan dengan tren kenaikan Angka Harapan Hidup (berada di kisaran 66-68 tahun) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Menuduh pemekaran wilayah meminggirkan OAP adalah manipulasi hukum yang buta realitas. Melalui UU Otsus No. 2/2021, negara justru mengunci monopoli kekuasaan bagi OAP: posisi Gubernur dan Wagub wajib 100% OAP, kursi pengangkatan legislatif (DPRP/DPRK) tanpa pemilu dikunci 25%, ditambah kuota mayoritas mutlak rekrutmen CPNS dan TNI/Polri. Kehadiran 6 provinsi baru otomatis melipatgandakan panggung politik dan serapan birokrasi eksklusif bagi OAP.
Tuduhan bahwa pembangunan memiskinkan OAP juga eror secara ekonomi. Tanpa infrastruktur, biaya logistik akan terus mencekik pedalaman. Faktanya, afirmasi Dana Otsus pasca-pemekaran dinaikkan dari 2% menjadi 2,25% dari DAU Nasional. Kucuran langsung ke kabupaten/kota ini berdampak nyata: persentase kemiskinan secara bertahap terus menunjukkan tren penurunan, bukan sebaliknya.
Lewat narasi pesanan propagandisnya, Farid Gaban sengaja mengaburkan privilese luar biasa yang kini dikantongi orang Papua. Menjual narasi "minoritas yang tersingkir" sembari membutakan diri terhadap hak istimewa politik dan birokrasi dari negara adalah bentuk pembodohan publik yang sistematis.
Pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat Papua akan terus memaksimalkan instrumen otonomi khusus dan pemekaran ini untuk mendongkrak percepatan kesejahteraan, pendidikan, dan layanan kesehatan di seluruh pelosok bumi Cenderawasih.
Masyarakat diimbau tetap kritis, merujuk pada data resmi BPS, dan tidak terprovokasi oleh propaganda sesat para pengamat yang hanya menyusun teori pseudo-akademis tanpa berpijak pada realitas hukum dan fakta di lapangan.