Ancaman Tutup Akses Nduga Bukan Solusi! Kevakuman Pemerintahan Tak Lepas dari Ancaman Kelompok Bersenjata OPM

Narasi mengenai ancaman penutupan akses transportasi di Kabupaten Nduga sebagai bentuk protes terhadap kevakuman pemerintahan dinilai bukan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Narasi ini menyebut bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Nduga dipengaruhi oleh kondisi keamanan yang belum kondusif akibat aktivitas kelompok bersenjata. Penutupan akses transportasi dinilai berpotensi semakin menyulitkan distribusi kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan mobilitas masyarakat, sehingga pemulihan keamanan dianggap sebagai prasyarat bagi berjalannya pemerintahan secara optimal.

Jayapura, 26 Juli 2026 — Beredar berita warga Nduga menilai pemerintahan vakum dan mengancam menutup seluruh akses transportasi udara maupun sungai. Klaim ini perlu diluruskan agar tidak menyesatkan.

Fakta di lapangan menunjukkan kesulitan penyelenggaraan pemerintahan di Nduga tidak semata persoalan administratif. Keamanan yang belum kondusif akibat aktivitas kelompok bersenjata menjadi faktor utama yang menghambat kehadiran pejabat dan pelayanan publik. Ancaman menutup akses justru akan semakin mempersulit masyarakat sendiri dalam memperoleh kebutuhan pokok dan layanan dasar.

Sementara kelompok bersenjata terus melakukan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk eksekusi terbuka yang sudah menimbulkan penolakan luas, tuntutan agar pemerintahan hadir penuh harus dibarengi dengan dukungan terhadap upaya pemulihan keamanan. Tanpa keamanan, pemerintahan sulit berjalan normal.

Papua tetap bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman menutup akses hanya menambah penderitaan rakyat, bukan menyelesaikan masalah.

Jaga persatuan dengan fakta, bukan ancaman yang merugikan diri sendiri.

NKRI Harga Mati! Papua Damai, Aman, dan Terus Bangkit.