JUBAH AGAMA SEKALIGUS JUBIR SEPARATIS, PDT. JIMMY A.H KOIREWOA BACAKAN RILIS PERS SEBBY SAMBOM

Video rilis propaganda murahan Duo Pendeta corong Sebby Sambom itu bukan khotbah. Itu naskah politik yang dibacakan di halaman rumput, HP di tangan, overlay judul sudah jadi: “6 Orang Asli Papua yang hendak mencari makan dibantai Aparat Indonesia.” Framing-nya selesai sebelum fakta dicek.

 

Dua orang di frame itu: Pdt. Jimmy A.H Koirewoa dan Pdt. Metuben Gombo, mengatasnamakan Departemen Hukum dan HAM GIDI. Sosok pertama secara publik adalah Pdt. Jimmy Koirewoa, Ketua Dep. Hukum dan HAM GIDI — orang yang sudah berkali-kali keluar press release model sama: aparat salah, warga “murni sipil”, tarik pasukan, ancam internasionalisasi. Pola ini bukan baru. 2024 Puncak Jaya, Desember 2025 desak hentikan operasi jelang Natal, dan sekarang Yahukimo. Satu template, ganti nama kampung.

 

Naskah ini berbau laporan jaringan, bukan temuan independen gereja

 

Cek kronologinya. 18 September 2026, Kampung Samboga, Distrik Seredala, Yahukimo. Enam nama: Yonas/Jonas Aje, Pilatus/Bilatus Porpom, Daniel Timika/Timuka, Kani Borpom, Yanus/Janus Patika, Elli/Eli Timika. Pulang dari pendulangan emas tengah malam, “disambut tembakan babi buta.” Dua kritis dievakuasi ke RSUD Dekai, empat “belum ditemukan.”

 

Nama, jam, lokasi, dan alur itu hampir copy-paste dari siaran pers TPNPB-OPM via Sebby Sambom 21 September 2026, lalu HRD Papua dan KNPB Yahukimo. TPNPB bahkan sempat klaim 10 orang. GIDI turun ke angka 6 — versi yang sama dipake KNPB. Kalau gereja “menemukan sendiri,” kok talking points-nya identik dengan markas pusat kelompok bersenjata yang secara terbuka memerangi NKRI?

 

Itu bukan pastoral. Itu amplifier.

 

Yahukimo 2026 bukan kampung damai. Satgas Damai Cartenz dan Polres Yahukimo rutin kontak tembak dengan KKB/TPNPB Kodap XVI. KKB menembak ASN, sopir, warga sipil, bahkan sempat eksekusi warga yang dituduh intel. April 2026 saja sudah ada kontak tembak di sekitar Samboga. Menuntut “tarik semua aparat biar rakyat tenang” di zona seperti itu sama saja minta negara cabut pagar di kandang yang masih ada hama perusak.

 

Klaim demi klaim, dikunci logika dan konstitusi

 

1. “Mereka bukan TPNPB, cuma cari makan.”

 

Bisa jadi. Bisa juga tidak. Status sipil tidak ditentukan dari mulut pendeta di Jayapura yang baca HP. Status sipil ditentukan olah TKP, balistik, saksi, forensik, dan penyidikan. Sampai itu selesai, pernyataan “pasti sipil, aparat babi buta” adalah vonis sepihak. Negara tidak bekerja pakai vonis mimbar.

 

2. “Presiden Prabowo harus tarik pasukan supaya orang bisa ibadah.”

 

Ini loncatan paling curang. Kebebasan beragama dijamin Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Benar. Tapi pasal itu tidak memberi pendeta hak membatalkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30: setiap warga negara berhak dan wajib ikut usaha bela negara serta pertahanan-keamanan. TNI-Polri di Yahukimo bukan petugas larangan kebaktian. Mereka alat negara di wilayah yang kelompok bersenjatanya menembak orang. Mencampuradukkan “hak ibadah” dengan “tarik operasi keamanan nasional” adalah penyelundupan agenda. Kalau ada gereja yang dirusak, itu perkara pidana terpisah — selidiki pelakunya, jangan jadikan tiket pembubaran pos.

 

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sudah mengunci: dalam menjalankan hak, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan undang-undang demi keamanan, ketertiban umum, dan hak orang lain. Ibadah tidak batal karena ada pos TNI. Ibadah batal kalau KKB yang menembaki jalan, bakar pesawat, dan eksekusi warga.

 

3. “Aparat merusak rumah dan tempat ibadah = inkonstitusional, langgar Pancasila sila 1.”

 

Kalau benar ada perusakan gereja, itu pelanggaran serius dan harus diusut. Titik. Tapi GIDI tidak bawa foto TKP yang terverifikasi, tidak bawa BAP, tidak bawa hasil olah tempat. Yang ada: narasi + ancaman “kami internasionalisasi.” Itu bukan proses hukum. Itu tekanan politik memakai jubah agama. Pancasila sila 1 menjamin semua agama, bukan memberi satu denominasi hak memveto kebijakan hankam.

 

4. “Papua adalah tanah injil, sebagian besar pemeluk Kristen, injil datang sebelum pemerintah.”

 

Ini yang paling berbahaya. Fakta misi Kristen di Papua itu sejarah. Dipelintir jadi klaim politik — seolah Papua milik satu agama, pemerintah “datang belakangan,” jadi aparat harus undur — itu bukan teologi. Itu identity politics yang merobek Bhinneka Tunggal Ika. Papua bukan monolit Kristen. Ada Katolik, Protestan, Islam, kepercayaan adat. NKRI tidak berdiri di atas kalender zending. Negara berdiri di atas konstitusi. Mengatakan “jangan ganggu hak orang Papua beribadah” sambil menyempitkan Papua jadi umat satu gereja adalah provokasi anti-persatuan, bukan khotbah.

 

5. Ancaman internasionalisasi.

 

Kalimat itu sudah jadi signature gerakan separatis: kalau Jakarta tidak nurut, bawa ke luar negeri. Gereja yang ancam internasionalisasi soal operasi keamanan dalam negeri sedang keluar dari fungsi pastoral dan masuk lobby politik. Itu bukan “suara nabi.” Itu echo markas yang sama yang rutin klaim tembak pesawat dan eksekusi “agen intel.”

 

Gereja urus umat, bukan markas komando

 

Fungsi gereja: gembalakan jemaat, rawat luka, doakan yang hilang, dampingi keluarga, desak investigasi yang bersih. Bukan: menuntut Presiden menarik TNI-Polri dari kabupaten rawan, menuduh marinir babi buta tanpa TKP, dan mengunci narasi “aparat vs orang mencari makan.”